9/12/2015

Program Ekstensi dan Kengawuran Pihak Fakultas & Panitia (1)

Tulisan ini sengaja tidak saya tulis sesegera mungkin karena saya perlu menenangkan diri dan pikiran setelah pelecehan yang saya alami berikut.

Beberapa waktu lalu saya mendaftar untuk menjadi calon mahasiswa ekstensi di sebuah perguruan tinggi negeri di provinsi saya. Saya tidak akan menyebut nama PTN tersebut tapi berhubung hanya ada satu PTN di tempat ini yang menawarkan program ini, mungkin Anda sudah dapat menebaknya.

Bulan lalu para calon mahasiswa pun dikumpulkan dan mereka terbagi menjadi dua - non-reguler dan non-reguler ber-SKS. Berhubung saya sudah mengenyam gelar sarjana dan saya merasa tidak ada perlunya bagi pihak universitas untuk mengetahui bahwa saya sudah tak menempuh pendidikan di Indonesia sejak SMP maka saya pun mendaftar ke jalur non-reguler ber-SKS.

11 Agustus 2015
Saya dijadwalkan untuk menghadiri sesi wawancara pada pukul 09.00 WITA yang diadakan di gedung fakultas yang hendak saya masuki. Saya mengambil cuti setengah hari dari tempat kerja saya dan saya sempat khawatir karena saya dijadwalkan untuk menghadiri rapat terbatas tim pemasaran & komunikasi perusahaan saya di Ubud pada siang harinya. Hingga pukul 09.30 tidak ada kejelasan apakah wawancara akan berjalan atau tidak. Kemudian diketahui bahwa salah satu pegawai administratif fakultas (yang saya yakin juga merangkap sebagai dosen) mengira bahwa wawancara seharusnya diadakan pada tanggal 12 Agustus. Pria itu kemudian menenangkan sembilan calon mahasiswa non-reguler ber-SKS yang telah menanti setelah pembicaraannya dengan pegawai resepsionis terdengar kami. Dia bahkan belum melihat berkas-berkas yang mengandung data pribadi para calon mahasiswa.

Di saat yang bersamaan, para calon mahasiswa non-reguler juga berkumpul di aula fakultas. Mereka didampingi salah satu orang tua mereka. Saya bertanya-tanya. Mengapa mereka harus didampingi salah satu orang tua mereka? Mereka hendak masuk sebuah perguruan tinggi, bukankah seharusnya mereka dianggap sebagai orang dewasa? Toh hak pilih WNI didapatkan saat dia menginjak usia 17 tahun. Mereka lulusan SMA berarti (kebanyakan dari) mereka setidaknya berusia 18 tahun - satu tahun setelah usia minimal untuk memilih dalam pemilu. Ini bukan sesi open house.

Setelah keterlambatan di atas 60 menit, akhirnya sesi wawancara pun dimulai. Saya mendapat urutan kedua. Seorang pria yang saya duga asisten dekan terduduk di ruangan. Dia tak memperkenalkan dirinya dan melihat ijazah asli saya lalu menyimpulkan bahwa saya tidak serius dalam mengikuti program ekstensi karena alasan saya adalah "menyenangkan orang tua" dan "karier saya di jurusan yang saya tekuni belum berkembang" (dengan kata lain jurusan yang hendak saya masuki ini hanyalah back up saya).

Sepanjang percakapan dia mengalihkan konteks semua hal yang keluar dari mulut saya. Dia juga tidak menghargai perbedaan pandangan. Saya memutuskan untuk diam selama kurang lebih setengah percakapan yang digunakannya untuk memberikan ceramah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dunia perkuliahan. Dia menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa keponakannya sudah berkarier di bidang yang saya tekuni dan ada saudaranya yang sudah memiliki anak dan tinggal di negara di mana saya pernah menempuh pendidikan tinggi. Hal-hal yang sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dan ini bukanlah small talk. Saya dicap tidak nasionalis karena kemampuan berbahasa nasional saya yang "gelagapan". Entah dia tidak bisa membedakan orang yang gugup atau gelagapan, atau mungkin saja dia juga mendiskriminasi mereka yang menanggung beban bernama disleksia.

Dia hanya menilai saya dari kemampuan finansial orang tua saya (yang mana tidak sepenuhnya betul karena saya bekerja untuk dan digaji oleh orang lain, orang yang bukan kenalan orang tua saya) serta latar belakang sosial dan pendidikan saya. Saya sengaja tidak menyebutkan bahwa saya sudah tidak mengenyam pendidikan di Indonesia sejak SMP. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya sering bersepeda ke tempat kerja saya demi pertimbangan ekologis (kecuali saat saya ditugaskan ke Ubud atau saya ada acara setelah jam kerja yang mana saya akan menggunakan sepeda motor). Pemahamannya akan jurusan yang saya ambil nyaris nihil dan dia hanya melakukan jenderalisir, namun kata-kata yang semakin menunjukkan kepicikannya terus keluar dari mulutnya. Jauh dari peribahasa "seperti ilmu padi, kian berisi kian merunduk".

Surat keterangan bekerja saya yang merupakan salah satu berkas untuk pemeriksaan tidak disentuhnya dan hanya dilihat sepintas. Sekali lagi dia melakukan jenderalisir, kali ini akan industri dan perusahaan tempat saya bekerja. Sementara transkrip semester pertukaran dan jurusan lain saya tidak dibahasnya sama sekali. Dia hanya terfokus pada salah satu jurusan kuliah saya, penyerangan terhadap watak saya, dan perusahaan tempat saya bekerja.

Tidak hanya itu, yang bersangkutan bahkan menyebutkan bahwa "pihak universitas tidak peduli pada halangan pekerjaan yang dihadapi mahasiswa" dan "kehadiran 75 persen adalah mutlak". Lalu untuk apa meminta beberapa calon mahasiswa untuk membawa surat keterangan bekerja? Dengan kata lain dia mengamini bahwa program ekstensi memang ditujukan untuk mereka yang gagal masuk program reguler dibandingkan mereka yang sudah punya pekerjaan dan ingin beralih bidang.

Sungguh sebuah keangkuhan dalam pelayanan publik yang tidak optimal.

Bersambung...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar